Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Ikeni Moramo dalam Memantau Kegiatan Tenaga Kerja Asing

Authors

  • Muh. Hilal Al Waris Sahim Mota Universitas Muhammadiyah Buton
  • Edy Nurcahyo Universitas Muhammadiyah Buton

Keywords:

IKENI MORAMO, Pengawasan Keimigrasian, Tenaga Kerja Asing, Digitalisasi Birokrasi, Kantor Imigrasi Kendari

Abstract

Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tenggara menuntut sistem pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif dan efisien. Penelitian ini mengkaji inovasi digital IKENI MORAMO yang dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari sebagai instrumen pengawasan TKA. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama Kepala Kantor Imigrasi Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKENI MORAMO mampu mengintegrasikan pelaporan mandiri perusahaan dengan sistem monitoring internal, sehingga mempermudah pengawasan dan mendukung deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian. Meskipun masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan perusahaan dalam pembaruan data, sistem ini dinilai efektif dalam meminimalisir pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan aplikasi pengawasan secara mandiri merupakan strategi penting dalam memperkuat kedaulatan data dan optimalisasi fungsi keimigrasian di era digital.

References

Adha, L. H., Asyhadie, H. Z., & Kusuma, R. (2024). Legal system of foreign workers supervision in the Mandalika special economic zone from a tourism perspective. Private Law, 4(2), 611–622.

Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1984). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.03.02 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi.

Republik Indonesia. (1991). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Peningkatan Status Kantor Imigrasi.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Utrecht, E. (2009). Pengantar hukum administrasi negara Indonesia. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Downloads

Published

2026-01-30

How to Cite

Mota, M. H. A. W. S., & Nurcahyo, E. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Ikeni Moramo dalam Memantau Kegiatan Tenaga Kerja Asing. Indonesian Journal of Law, 2(2), 39–51. Retrieved from https://ijolaw.web.id/index/index.php/ijolaw/article/view/23

Issue

Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober

Section

Articles

License

Copyright (c) 2026 Muh. Hilal Al Waris Sahim Mota, Edy Nurcahyo

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.